Ditjen Pajak Diminta Himpun Kekuatan Awasi Bisnis Online

By ilham
In Tips n Trick
Maret 26, 2015
0 Comments
775 Views

JAKARTA – Wacana pengawasan dan pengaturan kebijakan terhadap mendapat sorotan dari beberapa pengamat. Direktorat Jenderal (DJP) dinilai membutuhkan dukungan dan menghimpun ‘kekuatan’ guna mengatur kebijakan soal pengenaan terhadap yang masuk ke Indonesia.

Pengamat pajak Indonesia, Yustinus Prastowo menyebut Kementerian Komunikasi dan Informastika, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengenaan pajak perusahaan online.

“Dengan Kemenkominfo misalnya. Mereka yang punya otoritas dan kewenangan untuk menutup atau memblokir perusahaan online yang enggak beres. Kemudian Kemendag yang sudah punya data perusahaan perdagangan online tersebut dan Kemehum dan HAM dari segi legalitasnya,” ujarnya seperti dikutip Sindonews di Jakarta, Senin (23/3/2015).

Sementara itu, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Wahyu K Tumakaka menyatakan pengawasan pajak untuk  online () merupakan tanggung jawab bersama.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang menaungi bisnis untuk turut mengawasi pelaku bisnis dunia maya agar taat terhadap pajak.

“Kalau menurut saya, pebisnis online bukan tanggung jawab Ditjen Pajak secara keseluruhan. Itu kan ada Kemenkominfo yang memberi kewenangan di bidang online,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya memang menangani masalah ketaatan para wajib pajak. Namun, mengenai ketertiban pebisnis online tidak hanya tanggung jawab pihak Ditjen Pajak.

Comments are closed.